Ratusan Siswa dan Orangtua Murid SMAN 10 Unjuk Rasa Depan Kantor Gubernur Kaltim


SAMARINDA – Ratusan siswa dan orangtua murid SMAN 10 Samarinda melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (16/6/2021). Aksi tersebut merupakan tindak lanjut pemindahan SMAN 10 Samarinda di kampus A Jl. H.A.M Rifaddin Kecamatan Loa Janan Ilir.

Mereka menuntu baik yayasan atau Pemerintah tidak memindahkan SMAN 10. Tentu saja hal itu akan merugikan para murid yang akan bersekolah disana.

Mereka berharap aspirasi mereka bisa didengar Pemprov Kaltim yang merupakan pemilik lahan sah di kawasan kampus Melati tersebut. Beberapa orangtua murid juga meminta pemerintah mencabut surat disposisi pemindahan sekolah agar para murid terus bersekolah di kecamatan Loa Janan Ilir.

“Bukan miliknya maka kita minta kepada yang terhormat bapak Gubernur Untuk memperhatikan kami bahwa tindakan yayasan Melati telah mengganggu aktifitas kami aktifitas belajar kami aktifitas kami menuntut ilmu maka dari itu tolong dicabut disposisi itu,” ucap salah satu orangtua yang sedang berorasi

Spanduk dan poster juga dibentangkan bertuliskan menolak pemindahan ke Kampus B Jl. Perjuangan Kecamatan Samarinda Utara. Supangat salah seorang orangtua murid mengatakan pihak yayasan belum mengikuti perintah Komisi IV DPRD Kaltim pasca RDP dengan Disdik Kaltim beberapa waktu lalu.

Dalam RDP tersebut, komisi IV DPRD meminta pihak yayasan untuk tetap mengizinkan kampus A melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

“Ini sudah diserahkan ke komite sebelumnya rdp dengan komisi dengan memanggil pihak terkait tetapi di lapangan tidak menghentikan yayasan Melati yang melawan hukum,” serunya.

Ada sembilan poin tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya :

  1. Kami segenap siswa SMAN 10 Samarinda menolak dipindahkan.
  2. Yayasan Melati semata-mata hanya demi kepentingan bisnis berkedok pendidikan.
  3. Kami menuntut aparat yang berwajib untuk mengusut dugaan melawan hukum oleh Yayasan Melati.
  4. Menuntut aparat terkait mengaudit keberadaan yayasan Melati yang patut diduga memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi sebab berdasarkan putusan pemprov Tahun 2014 telah mencabut hak pinjam pakai yayasan Melati.
  5. Tindakan yayasan Melati merusak fasilitas pelayanan pendidikan publik dalam hal ini fasilitas SMAN 10 Samarinda jelas tindakan pidana. Lebih jauh Yayasan Melati secara tidak beradab merusak plang SMAN 10 Samarinda dan simbol pemerintahan yaitu logo provinsi Kaltim.
  6. Berdasarkan putusan MA maka pemindahan SMAN 10 Samarinda tidak ada dasar hukumnya.
  7. Disposisi Gubernur secara hukum tidak bisa dijadikan dasar pemindahan SMAN 10 Samarinda.
  8. Tindakan premanisme yang dilakukan yayasan Melati telah mengganggu kenyamanan kami sebagai siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.
  9. Pemindahan SMAN 10 Samarinda adalah hanya kepentingan politik yang berujung masyarakat sekitar SMAN 10 Samarinda terebut haknya untuk mengakses layanan pendidikan publik yang memadai sesuai amanat UUD 1945.